Rencana Susunan Kabinet SBY?

Menurut Harian Republika (http://www.republika.co.id/ASP/koran_detail.asp?id=175372&kat_id=3), gambaran Kabinet Baru diisukan sebagai berikut:

- Secara umum susunannya hampir sama dengan Kabinet Gotong-Royong.
- Jumlah menteri diperkirakan 34 orang atau bertambah dua orang dari Kabinet Gotong-Royong. Tambahannya berasal dari pemisahan menteri perindustrian dan perdagangan, serta adanya menteri kepemudaan.
- Jumlah menteri koordinator (menko) diperkirakan tetap tiga orang. Akan ada menko yang mencakup bidang hukum. Kemungkinan tema hukum ini digabung dengan menko politik, sosial, dan keamanan (polsoskam), menjadi menko hukum dan polsoskam.
- Pariwisata bisa dilebur ke departemen pendidikan, atau tetap seperti sekarang, atau masuk dalam kementerian kepemudaan.
- Setelah 13 Oktober 2004, nama-nama yang akan ditempatkan dalam kabinet mulai dibahas. Saat ini pembahasan masih berkutat pada persoalan struktur.

Opini
Menurut saya, Kepariwisataan mestinya dilebur dengan Seni-Budaya. Departemennya: Parisiwata, Seni dan Budaya. Khan itu saling terkait? Untuk meningkatkan pariwisata, kita harus pintar-pintar memasarkan seni-budaya tanah air ke luar negeri.

Tentang pemisahan Industri dan perdagangan, saya tidak setuju. Keduanya saling terkait. Lagi pula, pemisahan yang tidak perlu ini akan meningkatkan 'overhead' anggaran untuk operasional masing-masing departemen.

Saya setuju Menko PolSolkam dijadikan Menko HuPolSoskam (Hukum, Politik, Sosial dan Keamanan). Keamanan berkaitan dengan penegakan Hukum. Penegakan hukum dapat berjalan baik jika kehidupan sosial masyarakat dijalankan secara adil. Ini tidak lepas dengan citra Politik pemerintah dan aparatnya dalam penegakan hukum dst. Bisa dilihat keterkaitannya?

Menteri Pendidikan harus tetap ada. Menteri Negara Ristek bisa dilebur dengan Pendidikan. Jadi peningkatan ristek akan berkesinambung dengan penguatan bidang pendidikan.

Menurut saya, jabatan menteri perananan wanita sebaiknya dilebur dengan menteri sosial: Kementerian Sosial dan Kewanitaan. Atau, bubarkan saja jabatan tersebut. Kenapa ada urusan kewanitaan, sementara tidak ada urusan kepriaan, atau anak-anak? Toh, menteri wanita khan bisa menjabat di posisi lain, jadi tidak ada diskriminasi. Apa sih hasil kerja menteri ini selama ini?

Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) harus ada. Jabatan "Join Chief of Staff" (Panglima TNI) dipisahkan oleh seorang jenderal yang melapor langsung ke presiden. Menko Hupolsoskam mengkoordinasikan menteri2 dan tugas panglima ini.

Menteri Pos, Informasi dan Telekomunikasi wajib ada. Dibawahnya akan ada 2 jabatan: dirjen Pos dan Dirjen Informasi & Telekomunikasi. Dengan dijadikannya satu menteri ini, akan semakin baik koordinasi antara departemen2 ini.

Jabatan-jabatan strategis lain yang seharusnya tidak diubah: menteri keuangan, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, jaksa agung, menteri kehakiman dan HAM, sekretaris negara.

Usulan lain adalah adanya menteri Tenaga Kerja & Imigrasi yang mengurusi soal demografi, imigrasi, emigrasi, dan transmigrasi serta tenaga kerja. Hal2 tersebut saling berkaitan, khususnya dengan banyaknya kasus perlakuan semena-mena terhadap TKI di luar-negeri, juga peningkatan tenaga kerja berdasarkan distribusi penduduk. Siapa tahu ini mungkin akan menolong "outsourcing"?

Menteri Negara Kepemudaan & Olah-raga sebaiknya ada.